BAJ-AM

BAJAM INDONESIA -  Kita tidak bisa pungkiri bahwa pergerakan zaman pasti akan berbeda dan terus berubah pada waktunya. Apalagi dunia digital semakin menguasai dunia yang berarti selain berkembangnya mesin produksi, begitu juga teknologi digital. Kegiatan administrasi dan segala jenisnya bisa dikerjakan melalui canggih dan majunya dunia digital. Semua kegiatan hampir bisa dilakukan melalui Android yang notabene awal dari kemajuan dunia digital, dan semakin banyak aplikasi yang bisa mempermudah segala proses transaksi dan administrasi yang dilakukan orang dengan tujuan yang beraneka ragam. Perubahan yang mungkin terjadi di 10 tahun kedepan ini, langsung dikatakan oleh Kepala BKN, Bima haria wibisana yang mengatakan "Tidak ada lagi yang sakral pada saat sekarang ini untuk berubah. Dan saya harus siap untuk konsep itu. Dan itu menjadi pertanyaan, apa iya PNS itu full time. Mungkin tidak lagi. Mungkin 10 tahun lagi tidak seperti itu, mungkin tidak ada PNS, mungkin semuanya PPPK. Karen

BAJAM INDONESIA - Di negara kita, Pendidikan adalah suatu yang sangat penting. Tidak cuma diri kita tetapi untuk bangsa dan negaranya. Di setiap negara seperti Finlandia tentu tidak sama dengan sistem pendidikannya, dari mulai jam belajar di sekolah, waktu ujian nasional, dan materinya sekalipun. Itulah fakta menarik sistem pendidikan di Finlandia. Diantaranya ialah memiliki guru yang bermutu. Guru di negara Eropa itu harus diseleksi dengan ketat dari mulai nilai, kredibilitas mereka, semangat mereka dalam mengajar, dan karya apa yang dapat mendukung pendidikan di Finlandia. Ini beberapa fakta yang membuat Finlandia memiliki sistem Pendidikan terbaik di dunia. Satu, anak-anak Finlandia belum disekolahkan sebelum 7 tahun Di negara-negara Nordik, seperti Denmark, Swedia dan Finlandia, anak-anak belum menginjak sekolah formal sebelum berusia 7 tahun. Usia sebelum 7 tahun masih usia bermain-main. Orang Finlandia percaya, anak-anak bisa belajar dan mengembangkan diri melalui bermain, berim

BAJAM INDONESIA - Kabar menggembirakan bagi non-ASN atau bagi Honorer, soalnya pembukaan lowongan ASN (PNS dan PPPK) akan diprioritaskan untuk mereka. Bagi mereka yang honorer akan memiliki kesempatan besar untuk menjadi PNS pada tahun 2021 nanti.  Pengabdian para  tenaga honorer  bertahun-tahun nampaknya akan berbuah manis di tahun 2021 mendatang. Khususnya para guru honorer. Pernyataan Menteri MENPAN RB Tjahjo kumolo, akan membuka pendaftaran CPNS yang dibuka untuk formasi terbatas. Naman lagi, pembukaan CPNS 2021 ini benar benar diprioritaskan untuk formasi guru.  Tahun depan akan dibuka dalam pengadaan 1 juta guru hingga tahun 2023. "Kemudian pengadaan bidan, perawat, dokter itu lebih kurang 200.000 sekian. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. "Kita punya waktu transisi lima tahun," ujar Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja di Gedung Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020). Para tenaga

Guru dan Dosen Dapat Cuti Tahunan Dalam Pasal 315 PP 17/2020, disebutkan PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan, menurut peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan cuti tahunan. Di aturan sebelumnya, atau tepatnya pada Pasal 11/2017, guru dan dosen tidak mendapatkan jatah cuti tahunan. Pada Pasal 315 PP 11/2017 berbunyi, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Ketentuan Cuti Sakit Pada Pasal 320, PNS yang sakit berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS haru mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit. Sementara di ketentuan hukum sebelumnya, PNS baru bisa diberikan izin cuti sakit apabila telah sakit lebih dari satu hari sampai dengan 14 hari. Adapun ketentuan pe

Honorer mulai mendapatkan perhatian dari menteri pendidikan. Kabar baik keluar dari bapak menteri pendidikan tentang penghasilan untuk para honorer guru yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Menteri Pendidikan   Nadiem Makarim   menaikkan batas maksimal upah  guru honorer   dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga 50 persen. Sebelumnya batas maksimal penggunaan  dana BOS   untuk upah guru maupun tenaga pendidik di sekolah hanya 15 persen. "Restriksi sebelumnya kita sederhanakan. 2020 hanya ada satu limit, yaitu maksimal 50 persen dari dana BOS digunakan untuk biaya honorer. Ini langkah utama Kemdikbud membantu menyejahterakan guru honorer yang layak mendapatkan upah lebih layak," ujar Nadiem di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/2). Nadiem mengatakan kebijakan ini dilakukan atas masukan dan curahan guru non-PNS maupun PNS terkait upah guru honorer yang tidak layak. Selain untuk guru honorer batas maksimal tersebut juga bisa digunakan untuk

Satuan pendidikan yang bersangkutan bebas dan merdeka untuk membuat ujian sendiri. GTK –  Ujian Nasional terutama USBN akhir akhir ini menjadi perbincangan hangat oleh para pegiat pendidikan baik satuan pendidikan maupun para guru. Terutama keluar nya pernyataan pak menteri Nadiem tentang pendidikan merdeka dan tentunya perubahan ini ditunjukkan melalui peraturan baru pula. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merevisi Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional (UN) Tahun 2019/2020.  Hasil revisi tersebut tercantum dalam Peraturan BSNP Nomor 0053/P/BSNP/I/2020. Menurut peraturan ini, POS UN Tahun Pelajaran 2019/2020 yang terdapat pada peraturan Nomor 0051/O/BSNP/I/2019 sudah tidak berlaku, dan BSNP tidak lagi menerbitkan POS USBN. Dalam merevisi POS UN ini, BSNP mengacu pada Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, tentang penyelenggaraan UN dan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. “Sesuai dengan Permendikbud 43 Tahun 2019, USBN ditiadakan maka POS USBN me

Semenjak pergantian kabinet oleh Presiden, banyak perubahan yang dilakukan salah satu nya dari bagian kepegawaian. Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN telah sepakat menghapus  tenaga honorer , pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah. Lalu bagaimana nasib guru honorer di Indonesia? Kepala Biro Komunikasi Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) Ade Erlangga mengungkapkan, pihak Kemendikbud sudah menyampaikan hal ini kepada para guru terkait. Selain itu, Kemendikbud telah melakukan seleksi PPPK kepada guru honorer, namun hasil keputusan tersebut masih belum bisa ditetapkan. "Iya, kita sudah sampaikan, dan sudah melakukan seleksi PPPK untuk guru, namun sampai sekarang belum diangkat atau ditetapkan," kata Ade kepada  detikcom , Selasa (21/1/2020). Ade juga mengatakan keputusan tersebut merupakan wewenang Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Menjadi ranah M

Lengkap dengan tata cara pendaftaran dan gaji. Kabar gembira bagi yang ingin menjadi guru, tentunya yang sarjana ya... Program Indonesia mengajar yang akan membentuk guru kompeten dengan seleksi dan kepelatihan, program ini dicanangkan oleh menteri pendidikan sebelum Nadiem makarim pada tahun 2008 silam. Program ini sangat populer saat ini selain mengejar tes CPNS karena selain gaji, biaya kehidupan pengajar muda dibayarkan oleh pemerintah langsung. Sampai saat ini, pendaftar untuk Indonesia mengajar terus meningkat. Para pengajar muda akan ditugaskan ke beberapa kabupaten di ratusan desa untuk mengajar, mendidik dan sosialisasi bersama masyarakat di daerah tersebut. Namun, untuk menjadi pengajar muda di Indonesia mengajar harus mengikuti seleksi dan pelatihan yang diadakan oleh Indonesia mengajar. Ini dia tata cara untuk bergabung bersama Indonesia mengajar menjadi pengajar muda beserta besaran gaji nya. Fase 1 : Rekrutmen dan Seleksi Untuk menjadi seorang Pengajar M

Kabar yang beredar, bahwa adanya penghapusan Ujian Nasional untuk kelas 3 SMP/SMA sudah menjadi topik menarik yang akan dibahas. Setuju kah dengan rencana ini..? Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang ingin menghapus Ujian Nasional (UN) disambut baik oleh anggota DPR. Illiza Sa'aduddin Djamal menjadi salah satu Anggota Komisi X DPR RI yang mendukung wacana penghapusan UN tersebut. "Ya menyambut baik dan mendukung karena selama ini sistem pendidikan kita masih salah dalam hal implementasi. Jadi dikembalikan kepada yang benar," ujar Illiza. Indikator kesalahan implementasi yang dimaksud merujuk pada Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebab, sebenarnya UU itu sendiri bertujuan menilai dari seluruh pendidikan dan kompetensi sekolah. Bukan malah menilai anak ataupun individunya. Misalnya, saat mata pelajaran Bahasa Inggris kurang baik maka hal itu berarti perlu adanya peningkatan kompetensi di bida

Penghapusan Bahasa Inggris di SMP SMA menjadi topik hangat beberapa waktu belakangan ini. Wacana dihapusnya mata pelajaran (mapel) Bahasa Inggris untuk tingkat SMP dan SMA pada kurikulum selanjutnya, juga mengundang sorotan dari penggiat dunia pendidikan. Mayoritas menolak wacana yang mencuat saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berdisksusi dengan sejumlah organisasi guru, beberapa waktu lalu itu. Seperti yang dituturkan Bagian Kurikulum SMK Informatika Pesat Rusli. Ia sangat menyangkan jika mapel Bahasa Inggris benar-benar dihapuskan dari SMP dan SMA. “Karena sampai saat ini kemampuan Bahasa Inggris siswa dan siswi masih kurang, baik ditingkat SMP maupun SMA itu sendiri.” kata Rusli kepada radarbogor.id Hal senada diutarakan Lulu Ilmaknun seorang guru Bahasa Inggris di Kota Bogor. Ia sangat juga sangat menyayangkan jika Mapel Bahasa Inggris sampai dihapuskan dari SMP dan SMA. Mengingat kata dia, sekarang ini zamannya globalisasi, jangan s

Pengamat pendidikan Muhammad Abduhzen menyatakan bahwa ada satu hal yang paling penting dari lima kebijakan yang akan dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nadiem  Makarim. "Kualitas guru yang utama," ujar Abduh kepada Tempo, Senin malam, 18 November 2019. Lima kebijakan Nadiem, pertama prioritaskan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila. Kedua potong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi. Ketiga, kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi di sektor pendidikan. Kemudian keempat, semua kegiatan pemerintah berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan mengutamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif. Serta kelima, memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan baik daerah terpencil maupun kota besar untuk mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sama untuk pembelajaran. "Kelima kebijakan itu, hanya poin satu dan empat yang menunjukkan a