Penghapusan Ujian Nasional yang mulai bergerilya, segera..?

Kabar yang beredar, bahwa adanya penghapusan Ujian Nasional untuk kelas 3 SMP/SMA sudah menjadi topik menarik yang akan dibahas.

Setuju kah dengan rencana ini..?

Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang ingin menghapus Ujian Nasional (UN) disambut baik oleh anggota DPR. Illiza Sa'aduddin Djamal menjadi salah satu Anggota Komisi X DPR RI yang mendukung wacana penghapusan UN tersebut.

"Ya menyambut baik dan mendukung karena selama ini sistem pendidikan kita masih salah dalam hal implementasi. Jadi dikembalikan kepada yang benar," ujar Illiza.

Indikator kesalahan implementasi yang dimaksud merujuk pada Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebab, sebenarnya UU itu sendiri bertujuan menilai dari seluruh pendidikan dan kompetensi sekolah. Bukan malah menilai anak ataupun individunya.

Misalnya, saat mata pelajaran Bahasa Inggris kurang baik maka hal itu berarti perlu adanya peningkatan kompetensi di bidang tersebut. Menurut Illza, penilaiannya tidak hanya kepada siswa, tapi juga menyeluruh pada sistem.

Menurut dia, dikarenakan implementasi yang dilakukan selama ini sudah salah secara menyeluruh, maka ke depannya perlu kajian secara menyeluruh pula.

Namun, ia mengatakan bahwa penerapan wacana penghapusan UN tersebut tidak mungkin bisa dilakukan pada tahun 2020 karena ada aturan hukum termasuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang harus direvisi terlebih dahulu.

Untuk itu, kedepannya DPR akan melakukan rapat kerja untuk mengetahui bagaimana skema pergantian tersebut serta hal terkait lainnya.

Jika skema dan kajiannya sudah komprehensif serta hal-hal lain di antaranya bagaimana tes kemampuan anak ke depan, tentu akan dirumuskan.

Sebelumnya, Mendikbud RI Nadiem Makarim menjelaskan wacana penghapusan UN muncul karena banyak aspirasi dari masyarakat, guru, murid dan orang tua mengenai UN.

Hal serupa sebenarnya juga sudah pernah diinisiasi oleh Muhadjir Effendy, Mendikbud, namun rencana tersebut ditentang oleh sejumlah kalangan.